Padang, Rakyat Sumbar — Pemerintah Kota Padang tengah menggulirkan asesmen bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator sebagai bagian dari langkah strategis penyegaran birokrasi. Program ini bertujuan untuk menilai kompetensi, kinerja, dan potensi para pejabat guna menciptakan pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Namun, di tengah pelaksanaan asesmen yang telah berlangsung sejak 22 hingga 24 Maret 2025 lalu, kritik tajam datang dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Meidestal Hari Mahesa, mantan Anggota DPRD Kota Padang tiga periode. Ia menyambut baik inisiatif tersebut, namun mengingatkan agar proses ini tidak terjebak dalam formalitas belaka.
‘Ini langkah tepat, tapi harus bersih dari kepentingan,” ujar Mahesa yang akrab disapa Esa saat ditemui pada Kamis (17/4/2025).
Menurut Esa, asesmen harus digunakan sebagai alat reformasi nyata, bukan sekadar pembenaran untuk rotasi yang berbasis kedekatan atau balas jasa. Ia mengungkapkan keresahan publik terhadap praktik penempatan jabatan yang dinilai tidak profesional dan justru merugikan ASN berintegritas.
“Banyak ASN yang jujur dan cerdas justru tersingkir. Karena tak punya dekingan, tak ikut tim sukses, atau tak mau bermain politik kepentingan,” tegasnya.
Esa juga mengkritik keras fenomena penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Ia menyoroti kasus Kepala Dinas Kesehatan berlatar belakang medis yang dipindahkan ke Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta sejumlah pejabat teknis yang tidak sesuai bidangnya.
‘Ini ironi. Penempatan seperti itu bukan hanya tidak efisien, tapi juga merugikan daerah,” katanya.
Ia juga menyoroti praktik yang lebih gelap—dugaan adanya makelar jabatan dan ‘orang dalam’ yang turut bermain dalam mutasi.
“Kalau penempatan pejabat hanya karena kedekatan atau jasa saat Pilkada, jangan harap birokrasi kita bisa maju,” seru Esa.
Lebih lanjut, Esa mengungkap adanya oknum pejabat yang lebih sibuk mengumpulkan keuntungan pribadi ketimbang membangun pelayanan publik.
“Ada Kepala Dinas dan Kabid yang orientasinya cuma pundi-pundi. Inovasi nol, inisiatif juga tak ada. Padahal wali kota sedang tancap gas,” ujarnya tajam.
Di akhir pernyataannya, Esa menyampaikan harapan agar Wali Kota Fadly Amran dan Wakilnya Maigus Nasir benar-benar menjadikan asesmen ini sebagai tonggak bersih-bersih birokrasi.
“Letakkan orang sesuai keilmuannya. Tolak titipan siapa pun. Kalau ini dijalankan, saya yakin reformasi birokrasi di Padang bukan cuma slogan,” pungkasnya.(*)