Padang, rakyatsumbar.id – Persoalan narkoba, tawuran pelajar, aksi geng motor hingga penerimaan peserta didik baru (PPDB) menjadi perhatian serius DPRD Kota Padang. Berbagai persoalan tersebut dinilai perlu mendapat penanganan bersama agar tidak semakin mengganggu keamanan, ketertiban, sekaligus masa depan generasi muda di Kota Padang.
Ketua DPRD Kota Padang, Ustad H. Muharlion, S.Pd., menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357, Jumat (07/08/2026).
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Padang, selain menjalankan fungsi penganggaran dan pembentukan peraturan daerah. Karena itu, berbagai aspirasi dan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi tersebut.
Muharlion mengatakan, kondisi yang berkaitan dengan narkoba, tawuran pelajar dan aksi geng motor membutuhkan langkah konkret dan tidak bisa hanya disikapi secara sporadis.
“Melalui alokasi program kerja yang terarah dalam APBD, kita terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda, menegakkan ketertiban umum, serta memperluas ruang kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif,” kata Muharlion.
Menurutnya, penanganan persoalan generasi muda harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Pemerintah daerah, DPRD, keluarga, sekolah, masyarakat serta berbagai pihak terkait perlu mengambil peran agar anak-anak muda memiliki lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara positif.
Selain persoalan sosial dan keamanan, Muharlion juga menyoroti persoalan penerimaan peserta didik baru. Ia menyebut masih banyak keluhan masyarakat mengenai anak-anak yang tidak mendapatkan tempat di sekolah negeri, baik pada jenjang sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), maupun sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA).
Kondisi tersebut, menurut Muharlion, salah satunya dipengaruhi oleh pembangunan sekolah baru yang belum mampu mengimbangi kebutuhan serta penyebaran sekolah yang belum merata.
“Untuk itu ke depan tentu haruslah direncanakan pembangunan sekolah baru dengan mempertimbangkan penyebarannya sesuai yang dibutuhkan masyarakat serta melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta secara maksimal sehingga mutunya lebih baik,” tegasnya.
Ia menilai, penguatan kualitas sekolah swasta menjadi salah satu bagian dari solusi persoalan daya tampung pendidikan. Dengan kualitas yang semakin baik, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan ketika anak mereka tidak memperoleh tempat di sekolah negeri.
“Dan ini juga sudah ada beberapa solusi yang kita lakukan bersama,” pungkas Muharlion.
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak semata-mata menyangkut ketersediaan ruang belajar di sekolah negeri, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Rangkaian persoalan yang disampaikan tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Padang dan DPRD untuk memperkuat kebijakan pembangunan ke depan. Di satu sisi, generasi muda harus dilindungi dari ancaman narkoba, tawuran dan aktivitas yang mengarah pada gangguan ketertiban. Di sisi lain, mereka juga harus diberikan ruang pendidikan dan kegiatan positif yang memadai untuk mengembangkan potensi.
Momentum HJK Padang ke-357 pun menjadi pengingat bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari kemajuan fisik, tetapi juga dari kemampuan daerah menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mudanya.(edg)