Padang, rakyatsumbar.id — Wakil Ketua DPRD Kota Padang Osman Ayub, menyoroti masih terjadinya aksi pemalakan terhadap pengunjung di kawasan Pantai Padang.
Ia meminta pemerintah kota bersama aparat terkait segera mengambil tindakan tegas karena kejadian tersebut dinilai merusak citra pariwisata Kota Padang, terlebih menjelang meningkatnya kunjungan wisata saat Hari Raya Idulfitri.
Sorotan tersebut muncul setelah beredar sebuah video pendek di media sosial yang memperlihatkan seorang pria menahan telepon genggam milik pengunjung di kawasan pantai.
Video yang sempat viral di Instagram itu menuai banyak kecaman dari warganet karena dianggap menunjukkan belum tuntasnya persoalan pungutan liar dan pemalakan di salah satu ikon pariwisata Kota Padang tersebut.
Osman Ayub mengatakan praktik pemalakan di kawasan wisata itu bukan kali pertama terjadi. Ia menilai kasus yang terus berulang menandakan perlunya langkah penanganan serius dan terkoordinasi dari berbagai pihak.
“Pemalakan ini bukan baru sekali terjadi. Sudah beberapa kali muncul kasus serupa. Karena itu kami minta aparat terkait segera bertindak dan jangan dibiarkan berlarut-larut,” ujar Osman Ayub, Sabtu (14/3/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian bersama, terutama pihak kecamatan, aparat keamanan, serta dinas terkait yang memiliki kewenangan di kawasan wisata.
Ia meminta Camat Padang Barat segera berkoordinasi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), termasuk Danramil dan Kapolsek setempat, untuk mencari solusi konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
“Camat Padang Barat harus berkoordinasi dengan Danramil, Kapolsek, dan juga Dinas Pariwisata. Ini sudah tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kenyamanan wisatawan,” katanya.
Osman menegaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dalam waktu dekat Kota Padang akan menghadapi lonjakan kunjungan wisatawan saat libur lebaran. Kawasan Pantai Padang merupakan salah satu destinasi utama yang selalu dipadati pengunjung.
Jika praktik pemalakan terus terjadi, menurutnya hal itu dapat merusak citra pariwisata daerah dan menurunkan kepercayaan wisatawan yang datang berkunjung.
Ia juga menyoroti adanya dugaan tindakan intimidasi terhadap pengunjung, bahkan sampai pada penyitaan telepon genggam milik wisatawan. Hal tersebut dinilai sudah masuk ranah pidana dan harus ditindak tegas oleh aparat.
“Kalau sudah sampai intimidasi dan penyitaan barang milik pengunjung, itu sudah pidana. Ini sangat memalukan bagi kawasan wisata kita,” tegasnya.
Sebagai fungsi pengawasan di DPRD, Osman menyebut pihaknya sebelumnya juga telah melakukan pembahasan atau hearing dengan dinas terkait mengenai persoalan serupa yang terjadi di beberapa kawasan wisata.
Namun demikian, ia menyayangkan karena hingga kini praktik tersebut masih kembali terjadi di kawasan Pantai Padang.
“Persoalan ini sebenarnya sudah pernah kami bahas dengan dinas terkait. Harusnya itu menjadi pembelajaran agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Padang, khususnya Dinas Pariwisata, untuk lebih serius menangani persoalan tersebut dengan langkah nyata di lapangan.
Selain itu, Osman juga mendorong adanya koordinasi lintas instansi, termasuk melibatkan Satpol PP, aparat kecamatan, unsur pariwisata, serta kepolisian setempat.
“Kami selaku pimpinan DPRD Kota Padang meminta persoalan ini ditangani serius. Duduk bersama cari solusi, libatkan Satpol PP, Dinas Pariwisata, kecamatan, dan kepolisian,” katanya.
Osman berharap langkah penertiban dan pengawasan di kawasan wisata dapat diperkuat agar pengunjung merasa aman dan nyaman saat berwisata di Pantai Padang.
“Jangan sampai kejadian yang sama terus berulang. Ini menyangkut citra pariwisata Kota Padang dan kenyamanan masyarakat yang datang berkunjung,” tutupnya. (edg)