Site icon rakyatsumbar.id

DPRD Minta Dinas Kesehatan Perkuat Layanan Kesehatan, Keluhan Rujukan Jadi Sorotan

Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang dan sejumlah OPD terkait, Senin (9/11/2026).

Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang dan sejumlah OPD terkait, Senin (9/11/2026).

Padang, rakyatsumbar.id– Keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama persoalan rujukan pasien, menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Padang.

DPRD meminta agar berbagai kendala yang dihadapi masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan di Kota Padang.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin (9/11/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Padang, Iskandar, bersama Kepala DKK Padang, Sri Kurniayati, itu membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan tidak hanya menyangkut peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses pengobatan yang mudah, cepat, terjangkau, dan berkualitas.

Penguatan layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan dan program dokter warga turut menjadi perhatian.

Program dokter warga dinilai penting untuk mendekatkan pelayanan medis kepada masyarakat.

Dengan pelayanan yang lebih dekat, warga diharapkan lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan tanpa harus menghadapi kendala akses.

Komisi IV juga menyoroti penanganan penyakit prioritas, seperti kanker, jantung, stroke, ginjal, diabetes, dan tuberkulosis (TBC).

Penanganan penyakit tersebut membutuhkan pelayanan berkelanjutan, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pengobatan hingga pendampingan pasien.

Iskandar menilai, penguatan koordinasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit sangat diperlukan agar pelayanan berjalan lebih efektif.

Termasuk memastikan mekanisme rujukan tidak menjadi hambatan bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.

Persoalan rujukan menjadi salah satu perhatian penting karena menyangkut keselamatan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat.

DPRD berharap setiap pasien memperoleh penanganan sesuai kebutuhan medis, tanpa dibebani persoalan administratif yang tidak semestinya.

Komisi IV menegaskan, keluhan masyarakat tidak boleh sekadar menjadi catatan dalam rapat, tetapi harus ditindaklanjuti melalui evaluasi dan perbaikan nyata.

DKK Padang juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan instansi terkait agar persoalan pelayanan dapat diselesaikan secara terintegrasi.

Selain sektor kesehatan, rapat kerja tersebut turut membahas Ranperda Jaminan Produk Halal. Regulasi ini diharapkan memperkuat perlindungan konsumen, memberikan kepastian informasi mengenai produk halal dan meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan jaminan produk halal.

Melalui rapat kerja tersebut, Komisi IV DPRD dan DKK Padang berupaya memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengawasan dan evaluasi diharapkan tidak berhenti pada pembahasan kebijakan, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Sebab, ukuran keberhasilan pelayanan kesehatan bukan semata banyaknya program, melainkan kemudahan masyarakat memperoleh layanan ketika membutuhkan. (adv)

Exit mobile version