Padang, rakyatsumbar.id — DPRD Kota Padang menyoroti sejumlah persoalan strategis yang dinilai menentukan arah pembangunan Kota Padang ke depan, mulai dari pengelolaan sampah, penguatan ekonomi dan UMKM, transformasi digital pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, hingga pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya Minangkabau.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di ruang sidang utama DPRD Kota Padang, Jumat, (07/08/2026).
Muharlion mengatakan, pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas ekonomi berbanding lurus dengan volume sampah yang dihasilkan masyarakat. Kondisi itu menuntut adanya perubahan pola pengelolaan sampah agar tidak lagi hanya berorientasi pada pengangkutan dan pembuangan.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus diarahkan pada upaya pengurangan, pemilahan, daur ulang, hingga pemanfaatan kembali. Langkah tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta berbagai elemen lainnya.
“Budaya hidup bersih harus menjadi gerakan bersama demi mewujudkan Kota Padang yang sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan,” ujar Muharlion.
Selain persoalan lingkungan, DPRD juga mendorong penguatan ekonomi daerah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebagai pusat perdagangan dan jasa di Sumatera Barat, kata Muharlion, Kota Padang memiliki potensi besar untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi regional.
“Pemerintah daerah perlu terus mendorong iklim investasi yang kondusif, memperkuat daya saing UMKM, memperluas akses pembiayaan dan pemasaran, serta mengembangkan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Untuk sektor pelayanan publik, Muharlion menilai masyarakat saat ini menuntut pelayanan pemerintahan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Karena itu, transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan harus terus dipercepat.
Namun, transformasi tersebut menurutnya tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi. Peningkatan kualitas aparatur dan penguatan sistem pengawasan juga harus berjalan beriringan agar pelayanan publik benar-benar efektif dan mampu membangun kepercayaan masyarakat.
“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Pada bidang pembangunan sumber daya manusia, Muharlion menegaskan bahwa investasi terbaik bagi masa depan Kota Padang adalah investasi pada manusia. Peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan daerah.
“Peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan karakter generasi muda, penurunan stunting, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja harus menjadi prioritas agar Kota Padang memiliki sumber daya manusia yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ungkapnya.
Tak kalah penting, DPRD Kota Padang juga menaruh perhatian terhadap sektor pariwisata dan pelestarian budaya Minangkabau. Muharlion menyebut Kota Padang memiliki kekayaan alam, sejarah, kuliner, dan budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.
Potensi tersebut, lanjutnya, perlu dikelola secara lebih serius melalui peningkatan kualitas destinasi wisata, penyelenggaraan berbagai event budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta promosi yang lebih luas.
“Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui peningkatan kualitas destinasi, penyelenggaraan event budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta promosi yang lebih luas sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Muharlion menegaskan, berbagai sektor tersebut tidak dapat dipandang secara terpisah. Pengelolaan lingkungan yang baik, ekonomi yang kuat, pelayanan publik berkualitas, sumber daya manusia unggul, serta pariwisata dan budaya yang berkembang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun Kota Padang yang lebih maju dan sejahtera.
Momentum HJK Padang ke-357, menurutnya, menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan kota ke depan. (edg)