Site icon rakyatsumbar.id

DPRD Gandeng LKAAM Kota Padang Bahas Ranperda Halal, Kuliner Nonhalal Wajib Diberi Label

Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang saat pembahasan Ranperda inisiatif tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang saat pembahasan Ranperda inisiatif tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Padang, rakyatsumbar.id – Perlindungan konsumen sekaligus menjaga nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau menjadi perhatian DPRD Kota Padang dalam mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Salah satu poin penting yang dibahas adalah kewajiban pelaku usaha kuliner memberikan label atau penanda yang jelas terhadap makanan nonhalal.

Pembahasan tersebut dilakukan Komisi IV DPRD Kota Padang bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Padang dalam rapat kerja pada 9 November 2026.

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Padang, Iskandar, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kementerian Agama, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pengurus LKAAM.

Pelibatan LKAAM dinilai penting agar regulasi yang disusun tidak hanya berorientasi pada aspek perdagangan dan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan karakter sosial serta budaya masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).

Dalam pembahasan tersebut, kejelasan informasi mengenai produk makanan menjadi salah satu perhatian utama. Pelaku usaha kuliner yang menjual makanan nonhalal nantinya diarahkan untuk menyediakan penanda yang mudah dilihat dan dipahami konsumen.

Langkah ini bertujuan memberikan kepastian informasi kepada masyarakat sebelum membeli atau mengonsumsi makanan. Dengan adanya penandaan yang jelas, konsumen dapat menentukan pilihan sesuai keyakinan dan kebutuhan masing-masing tanpa khawatir terjadi kesalahpahaman.

Bagi DPRD, pengaturan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan konsumen di tengah berkembangnya usaha kuliner di Kota Padang. Keterbukaan informasi dinilai penting agar aktivitas perdagangan berjalan dengan tertib, transparan, dan tetap menghormati keberagaman kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, memandang penyusunan Ranperda JPH membutuhkan masukan dari berbagai unsur, termasuk tokoh adat. Sebab, persoalan produk halal tidak hanya menyangkut kepastian status makanan, tetapi juga berkaitan dengan nilai agama dan kehidupan sosial masyarakat.

Kehadiran LKAAM diharapkan dapat memberikan pertimbangan adat dan budaya sehingga substansi Ranperda benar-benar sesuai dengan karakter masyarakat Kota Padang. Sementara itu, keterlibatan Kementerian Agama dan BPOM diperlukan untuk memperkuat aspek keagamaan, standar produk, serta pengawasan.

DPRD juga berharap Ranperda ini nantinya tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi mampu mendorong kesadaran pelaku usaha untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi mengenai produk yang dipasarkan.

Di tengah pesatnya perkembangan usaha kuliner, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan konsumen, dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat menjadi hal penting.

Melalui Ranperda JPH, DPRD Kota Padang berupaya membangun tata kelola usaha kuliner yang memberikan kepastian bagi konsumen sekaligus menjaga identitas budaya Minangkabau. (adv)

Exit mobile version