Hal itu disampaikan Aye saat diwawancarai awak media melalui sambungan telepon seluler, Minggu (14/12/2025). Ia menegaskan, rumah permanen harus menjadi prioritas, sejalan dengan janji Presiden Prabowo untuk mengganti rumah warga yang terdampak banjir.
Aye menjelaskan, banyak rumah warga saat ini berada di bibir sungai, bahkan ada yang sudah berada di tengah aliran sungai akibat abrasi dan banjir. Kondisi tersebut dinilai sangat berbahaya dan tidak memungkinkan warga untuk tetap tinggal di lokasi lama. Karena itu, relokasi ke tempat yang lebih aman menjadi keharusan.
“Potensi bencana masih mengancam. Mereka tidak mungkin kembali ke sana, maka relokasi harus dilakukan,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia menyebutkan, setidaknya ada dua langkah yang bisa ditempuh Pemko Padang. Pertama, melakukan normalisasi sungai serta membangun kanal untuk mengurangi risiko banjir. Kedua, menyiasati aturan agar warga bersedia menjadikan tanah asal mereka sebagai fasilitas umum, dengan kompensasi penempatan di kawasan yang lebih aman.
Selain soal hunian, Aye juga mengingatkan pentingnya pengelolaan bantuan secara bijak. Menurutnya, Pemko Padang harus berpikir jangka panjang, tidak hanya saat masa tanggap darurat, tetapi juga pasca tanggap darurat.
“Saat ini bantuan menumpuk di posko, bahkan ada donatur yang membagikan langsung. Bantuan harus benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan. Jangan habis di awal, sementara ke depan kebutuhan masih banyak,” tegasnya.
Aye berharap, dengan perencanaan yang matang dan langkah yang tegas, Pemko Padang dapat memberikan rasa aman dan masa depan yang lebih baik bagi warga terdampak bencana.(Edg)