Padang, rakyatsumbar.id—Maraknya aksi juru parkir yang meresahkan di kawasan wisata Pantai Padang dalam beberapa waktu terakhir mendorong Komisi III DPRD Kota Padang menggelar hearing bersama mitra kerja, yakni Dinas Perhubungan Kota Padang dan Dinas Pariwisata Kota Padang, guna membahas penataan parkir menjelang Ramadan dan Lebaran yang berlangsung di ruangan rapat komisi III, Senin (2/3/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Helmi Moesim menyebut, persoalan parkir di Kota Padang, khususnya di kawasan wisata Taplau, menjadi perhatian serius pihaknya belakangan ini.
Ia mengatakan, peningkatan kunjungan wisata saat Ramadan hingga Lebaran, termasuk kepulangan perantau, harus diantisipasi dengan pelayanan parkir yang lebih tertib dan nyaman.
“Kami mengimbau kepada dinas terkait agar menghadapi bulan suci Ramadan dan Lebaran, ketika kunjungan wisata meningkat dan orang rantau pulang, bagaimana memberikan rasa nyaman kepada pengunjung di spot-spot wisata yang ada,” ujarnya.
Selain kepada pemerintah, Komisi III juga mengingatkan peran masyarakat dalam membantu pengawasan layanan parkir di lapangan. Helmi menyampaikan, pengunjung diminta aktif meminta tiket parkir apabila tidak diberikan oleh juru parkir.
“Kalau memang mereka tidak dapat pelayanan, mereka tidak dikasih tiket, minta tiket kepada juru parkir itu. Dengan begitu pemerintah juga akan terbantu,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah pada dasarnya tidak semata mengejar pendapatan asli daerah dari sektor parkir, melainkan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
“Jujur pemerintah tidak mengharapkan profit atau PAD maksimal, tetapi bagaimana memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat di kawasan wisata,” tambahnya.
Dalam hearing tersebut, Komisi III juga membahas skema penataan parkir, termasuk kemungkinan penggunaan portal di sepanjang kawasan wisata jika penertiban manual sulit dilakukan.
“Kalau memang susah ditertibkan di sepanjang spot wisata khususnya Pantai Padang, kenapa tidak kita pakai portal,” jelasnya.
Helmi juga menyinggung keberadaan tenaga outsourcing yang telah diterima Dinas Perhubungan untuk meningkatkan pelayanan parkir.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus dimanfaatkan optimal untuk memberdayakan sistem parkir resmi dan menekan praktik parkir liar.
“Kita sudah memberikan anggaran untuk itu. Manfaatkan, bagaimana Parkir liar dan segala macamnya harus ditangani,” tegasnya.
Ia berharap langkah konkret segera dilakukan, terutama menjelang Lebaran, agar wajah Kota Padang tetap tertib dan nyaman bagi wisatawan.
Helmi menambahkan, kebersihan kawasan wisata yang telah terjaga perlu diiringi dengan penataan parkir yang baik agar pelayanan publik semakin optimal.
Menindaklanjuti hearing Komisi III DPRD Kota Padang terkait maraknya persoalan parkir di kawasan wisata Pantai Padang, Dinas Perhubungan Kota Padang menyatakan siap melakukan pembenahan layanan parkir menjelang Ramadan dan Lebaran.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Ances Kurniawan mengatakan, Kota Padang sebagai ibu kota provinsi akan menerima lonjakan kunjungan dari perantau maupun wisatawan saat musim mudik.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin mengecewakan masyarakat yang datang, terutama terkait penataan parkir yang selama ini kerap menjadi sorotan.
“Karena kita menghitung hari menjelang Lebaran, tentu Kota Padang akan menerima banyak kunjungan dari perantau dan masyarakat yang mudik. Pemerintah tidak ingin mengecewakan masyarakat yang datang, terutama dalam penataan parkir yang sering viral,” ujarnya.
Menurut Ances, Dishub akan melakukan pembinaan ulang terhadap juru parkir guna meningkatkan kualitas layanan di lapangan.
Ia menyebutkan, edukasi dan pengawasan ketat akan menjadi fokus agar tidak lagi muncul keluhan pengunjung saat Lebaran nanti.
“Kita akan berusaha keras membina kembali jukir, memberikan edukasi, pemahaman, serta kontrol yang ketat agar di hari Lebaran tidak ada lagi kisah-kisah viral yang membuat pengunjung kecewa,” katanya.
Ia menambahkan, inti dari pertemuan bersama DPRD adalah meminimalisir potensi kekecewaan masyarakat terhadap layanan parkir di Kota Padang.
Ances juga mengungkapkan, sejumlah masukan dari DPRD menekankan pentingnya pengawasan serta penguatan pemahaman juru parkir sebagai garda terdepan pelayanan.
“Masukan yang kami terima terutama soal pengawasan ketat dan edukasi kepada jukir agar memahami roh pelayanan, karena Kota Padang adalah kota jasa dan kota wisata,” jelasnya.
Dishub menegaskan akan memperbaiki penataan dan pengelolaan parkir agar tidak ada lagi praktik parkir liar maupun pungutan tidak resmi.
Ances berharap, pembenahan ini dapat memastikan perantau maupun wisatawan merasa nyaman selama berada di Kota Padang, khususnya saat momentum Lebaran. (edg)