Site icon rakyatsumbar.id

DPRD Bahas LKPJ Wali Kota 2025, Fokus Kinerja OPD dan Infrastruktur untuk Perbaikan APBD 2026

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion

Ketua DPRD Kota Padang Muharlion

Padang, rakyatsumbar.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Padang Tahun Anggaran 2025. Pembahasan ini difokuskan oleh Panitia Khusus (Pansus) I, yang menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta efektivitas program unggulan yang dibiayai oleh APBD Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari mekanisme pertanggungjawaban pemerintah daerah yang wajib dibahas setiap tahun.

“Hari ini kita membahas LKPJ Wali Kota Padang 2025 untuk mengukur kinerja program unggulan yang didanai APBD, sekaligus membuat catatan perbaikan untuk pelaksanaan tahun berikutnya,” ujar Muharlion.

Dalam rapat Pansus I, sejumlah catatan penting muncul terkait optimalisasi kinerja beberapa OPD. Dinas Pertanahan mendapat sorotan karena pengelolaan aset tanah milik pemerintah kota yang masih banyak belum terinventarisir, serta perlunya fokus pada pengelolaan sawah agar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, Inspektorat direkomendasikan untuk lebih serius melakukan evaluasi terhadap SKPD di Kota Padang, khususnya pada fungsi pengawasan pelaksanaan program dan anggaran.

Muharlion menambahkan, meski tahun 2026 telah berjalan, LKPJ 2025 tetap menjadi acuan penting untuk memperbaiki pelaksanaan program, khususnya di bidang infrastruktur dan pengelolaan anggaran. Ia menekankan bahwa APBD 2026 sepenuhnya berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadli Amran dan Wakil Wali Kota Abu Jamaigus, sehingga menjadi tanggung jawab mereka untuk mengawal dan memperbaiki pelaksanaan program yang ada.

“Catatan dari pembahasan ini jangan hanya menjadi dokumen formal, tapi harus dijadikan dasar konkret untuk peningkatan pelayanan dan pembangunan berkelanjutan,” tegas Muharlion.

Pembahasan LKPJ Wali Kota 2025 ini sekaligus menjadi evaluasi terhadap efektivitas anggaran dan pelaksanaan program sepanjang tahun lalu, sehingga menjadi pijakan untuk perencanaan APBD 2026 yang lebih matang dan akuntabel. (edg)

Exit mobile version