Site icon rakyatsumbar.id

Cegah Keracunan MBG, Ketua DPRD Padang Minta Porsi Masakan SPPG Dikaji Ulang

Padang, Rakyat Sumbar — Menyikapi insiden keracunan makanan bergizi (MBG) di Kabupaten Agam, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengimbau para pelaksana dan penyedia MBG di Kota Padang untuk lebih waspada dan meningkatkan pengawasan, guna mencegah kejadian serupa.

Muharlion menyampaikan, selama pelaksanaan program MBG di Padang, ada sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian, khususnya terkait jumlah porsi yang dimasak oleh Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG). Menurutnya, besarnya jumlah porsi yang dimasak dapat meningkatkan risiko makanan cepat basi dan memicu keracunan.

“Sebenarnya kita mengusulkan agar jumlah porsi yang disiapkan masing-masing SPPG dikaji ulang. Saat ini bisa mencapai 3.000 porsi, sebaiknya cukup 2.000 saja agar tidak terburu-buru dalam memasak, dan makanan tetap terjaga kualitasnya,” ujarnya, Minggu (5/10).

Ia juga mengingatkan SPPG untuk lebih berhati-hati dalam proses pengolahan makanan, apalagi pascakejadian keracunan MBG pertama yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Agam.

“Makanan harus disajikan dalam kondisi fresh kepada siswa. Para ahli gizi juga harus memperketat pengawasan terhadap MBG. Waktu antara persiapan hingga makanan disajikan cukup lama, jadi perhatian terhadap kualitas makanan sangat penting,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muharlion mendorong Pemko Padang melalui Dinas Kesehatan agar rutin melakukan pengawasan ke setiap SPPG, dengan melibatkan puskesmas dan ahli gizi terdekat.

“Kita tidak ingin kasus di Agam terjadi di Padang. Pengawasan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinkes, puskesmas, dan ahli gizi,” katanya.

Ia juga menyebut DPRD Kota Padang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG di kota tersebut.

“Melalui Komisi IV dan beberapa komisi lainnya, kami akan meninjau beberapa SPPG di Kota Padang,” tuturnya.

Sebagai penutup, Muharlion mengajak semua pihak untuk mendukung suksesnya program MBG yang merupakan inisiatif langsung dari pemerintah pusat.

“Program ini sangat baik, dan penyedia yang sudah ditunjuk harus amanah dalam menyediakan makanan bergizi. Jangan hanya sekadar memenuhi kewajiban, tapi pastikan anak-anak kita mendapatkan makanan yang berkualitas dan tidak mubazir,” tutupnya. (Edg)

Exit mobile version