Padang, rakyatsumbar.id—Lambannya pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Padang menjadi sorotan Komisi III DPRD Kota Padang. Di tengah ancaman cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi, keterlambatan pekerjaan dinilai berisiko memperburuk persoalan banjir sekaligus mengancam penyelesaian proyek menjelang akhir tahun anggaran.
Ketua Komisi III DPRD Kota Padang, Helmi Moesim, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperketat pengawasan dan mendesak kontraktor mempercepat pekerjaan. Hal itu menyusul temuan Komisi III terhadap adanya deviasi negatif pada sejumlah proyek, terutama pembangunan kawasan Air Mancur, Pasar Raya, serta pemasangan drainase di Jalan Hiligo’o.
Menurut Helmi, keterlambatan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Apalagi, kondisi cuaca saat ini semakin tidak menentu dan berpotensi menghambat pekerjaan serta meningkatkan risiko genangan dan banjir di sejumlah kawasan.
Terkait penanganan pascabencana, Helmi menjelaskan sekitar 80 persen kewenangan pekerjaan berada di tangan pemerintah pusat, termasuk penanganan sungai dan kawasan hulu. Sementara proyek yang menjadi tanggung jawab Dinas PUPR Kota Padang melalui APBD dinilainya telah berjalan sesuai harapan.
Meski demikian, ia mengingatkan Dinas PUPR tetap harus mengambil peran dalam penanganan banjir.
Menurutnya, upaya pemerintah bukan semata-mata menjanjikan banjir hilang 100 persen, tetapi memastikan genangan air dapat segera surut sehingga tidak terlalu lama mengganggu aktivitas masyarakat.
Helmi juga menyoroti pembangunan di kawasan rawan bencana, khususnya sepanjang sempadan sungai.
Ia mengimbau masyarakat tidak lagi mendirikan bangunan di zona merah bencana. Sebaliknya, Dinas PUPR diminta tegas dan tidak menerbitkan izin pembangunan di kawasan yang berisiko tinggi tersebut.
Bagi Helmi, persoalan banjir bukan hanya menyangkut kerusakan infrastruktur maupun ancaman keselamatan jiwa. Ada beban psikologis masyarakat yang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Apalagi, warga yang tinggal di kawasan rawan banjir kerap diliputi kecemasan setiap kali hujan turun.
“Hujan sedikit saja, warga sudah tidur jantungan dan stres,” ungkap Helmi.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele. Masyarakat seharusnya dapat beraktivitas dan beristirahat dengan tenang tanpa dihantui ketakutan terhadap ancaman banjir. Karena itu, pemerintah kota diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, mempercepat pekerjaan infrastruktur, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan warga menjadi prioritas.
Komisi III DPRD Kota Padang, lanjutnya, akan terus mengawal progres proyek dan kinerja OPD terkait, termasuk kontraktor pelaksana. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengabaikan tanggung jawab, terutama ketika masyarakat masih dibayangi ancaman cuaca ekstrem dan banjir. (edg)