Padang, Rakyat Sumbar – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Padang bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat pembahasan lanjutan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11/2025). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang H. Muharlion, S.Pd, dan dihadiri Asisten III Setdako Padang Corry Saidan, Kepala BPKA Raju Minrofa, serta anggota Banggar lainnya.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Muharlion menjelaskan bahwa pembahasan RAPBD masih berlangsung secara intensif. Ia menyebut masih ada sejumlah penyesuaian dan solusi yang sedang digodok bersama TAPD untuk menutup defisit anggaran yang sebelumnya sempat mencapai Rp500 miliar. “Ini kan masih dalam proses pembahasan semuanya, tapi sudah ada langkah-langkah kemajuan,” ujarnya.
Muharlion menjelaskan, salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui pengurangan dan penundaan belanja untuk menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Beberapa pos pengeluaran, kata dia, mungkin akan dialihkan pada APBD Perubahan 2026 atau bahkan tahun anggaran 2027, tergantung pada hasil pembahasan final Banggar dan TAPD.
Menurutnya, hasil pembahasan hingga saat ini menunjukkan perkembangan positif. Dari total defisit sekitar Rp500 miliar, kini tersisa sekitar Rp20 miliar yang belum tertutupi. “Artinya, sudah nampak jalan terang. Mudah-mudahan hari Senin sudah clear, sehingga pada tanggal 24 nanti kita bisa mengesahkan APBD sesuai jadwal,” ungkapnya optimistis.
Lebih lanjut, Muharlion juga menyinggung rencana pinjaman daerah sebagai salah satu opsi realistis dalam menjaga kesinambungan program pembangunan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan pinjaman ini sudah melalui kajian mendalam dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kalau kita lihat dari KUA sebelumnya, memang ada rencana pinjaman sebesar Rp260 miliar. Namun karena kondisi ekonomi dan keuangan daerah belum memungkinkan, akhirnya disepakati hanya Rp81 miliar,” terang Muharlion.
Ketua DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan bahwa pinjaman Rp81 miliar tersebut diarahkan untuk kegiatan strategis dan prioritas, bukan untuk belanja rutin. “Dana ini fokus untuk pembenahan Pasar Raya, revitalisasi kawasan Kota Tua, serta perbaikan trotoar di sepanjang kawasan Pantai Padang,” jelasnya.
Ia menambahkan, Banggar DPRD bersama TAPD berkomitmen menjaga agar APBD 2026 tetap rasional dan berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa membebani keuangan daerah di masa depan. “Kita tetap berhati-hati, tapi juga tidak ingin pembangunan kota terhambat karena keterbatasan anggaran,” tegas Muharlion.
Dengan progres yang semakin jelas, DPRD Padang optimis pembahasan RAPBD 2026 dapat diselesaikan tepat waktu. “Kita berharap pada 24 November nanti seluruh dokumen sudah siap, dan APBD 2026 bisa disahkan sesuai rencana,” pungkas Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion. (Edg)