Oleh: Asril Manan
Persoalan asap yang menyelimuti sejumlah wilayah belakangan ini tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan. Di balik kabut asap yang mengganggu kehidupan masyarakat, ada persoalan yang lebih mendasar untuk direnungkan, yakni sejauh mana manusia telah menjaga amanah Allah SWT dalam mengelola alam, menjalankan kehidupan berbangsa, dan menegakkan nilai-nilai kebenaran.
Melalui kegiatan Tadabur Al-Qur’an yang dilaksanakan oleh Ustaz Dr. H. Solsofad, MA, di kawasan By Pass setiap Sabtu dan Minggu, saya secara pribadi merasakan pentingnya memperkuat iman, takwa, dan akidah. Kegiatan tersebut memberikan ruang bagi umat Islam untuk memahami pesan-pesan Al-Qur’an sekaligus mengevaluasi kehidupan sehari-hari.
Menurut saya, kegiatan tadabur Al-Qur’an seperti ini perlu lebih dimasyarakatkan. Sebab, Al-Qur’an bukan sekadar untuk dibaca, tetapi juga dipahami, direnungkan, dan dijadikan pedoman dalam kehidupan.
Allah SWT berulang kali mengingatkan manusia tentang penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan-Nya dengan sia-sia. Dunia bukan tempat untuk bermain-main tanpa tanggung jawab. Manusia diberi akal agar mampu membedakan kebenaran dan kebatilan serta memahami konsekuensi dari setiap perbuatannya.
Asap atau Azab: Sebuah Peringatan untuk Manusia
Hari ini, kita patut bertanya: apakah yang sedang kita hadapi hanya asap atau justru menjadi momentum untuk merenungkan azab dan peringatan Allah SWT?
Secara ilmiah, kabut asap dapat dijelaskan melalui aktivitas pembakaran hutan dan lahan, termasuk yang terjadi di wilayah lain seperti Kalimantan. Namun, ketika dampaknya berlangsung lama dan mengganggu berbagai sektor kehidupan, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari aspek lingkungan.
Anak-anak terpaksa diliburkan dari sekolah, kesehatan masyarakat terancam, aktivitas ekonomi terganggu, bahkan penerbangan mengalami hambatan. Asap seolah-olah masuk ke seluruh ruang kehidupan masyarakat.
Dari sisi agama, kondisi ini semestinya menjadi bahan introspeksi. Saya pribadi memandang bahwa di balik fenomena asap ini terdapat pelajaran spiritual yang perlu direnungkan. Bukan berarti setiap bencana dapat langsung dipastikan sebagai azab Allah, tetapi setiap musibah seharusnya menjadi pengingat agar manusia tidak semakin jauh dari nilai-nilai ketakwaan.
Allah SWT berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 41:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.”
Ayat ini mengandung pesan mendalam bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari perilaku manusia. Keserakahan, eksploitasi alam, dan hilangnya tanggung jawab merupakan persoalan yang harus diperbaiki.
Dalam Surah Ad-Dukhan ayat 10–11 juga terdapat gambaran tentang kabut yang meliputi manusia sebagai suatu peringatan dan azab yang pedih. Ayat tersebut mengajak kita untuk merenungkan betapa terbatasnya kekuatan manusia di hadapan kekuasaan Allah SWT.
Karena itu, pertanyaan “Asap atau Azab?” bukan semata-mata persoalan istilah, melainkan ajakan untuk melakukan muhasabah secara mendalam.
Musibah Jangan Dianggap Peristiwa Biasa
Berbagai musibah terus terjadi di negeri ini. Gunung meletus, banjir besar, tanah longsor, hingga kerusakan lingkungan yang berulang di lokasi yang sama.
Semua itu seharusnya menjadi peringatan bagi manusia untuk memperbaiki hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia, dan alam semesta.
Dalam Surah Qaf ayat 16, Allah SWT mengingatkan bahwa Dia mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia dan lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
Artinya, tidak ada satu pun perilaku manusia yang luput dari pengetahuan Allah. Apa yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi semuanya berada dalam pengawasan-Nya.
Lantas, sudahkah kita mengevaluasi diri sebagai pribadi, masyarakat, dan bangsa?
Menurut pandangan saya, ada tiga persoalan mendasar yang harus mendapatkan perhatian serius, yaitu sistem demokrasi, sistem pendidikan, dan sistem ekonomi.
1. Demokrasi yang Kehilangan Nilai Kebenaran dan Kejujuran
Demokrasi seharusnya menjadi sarana untuk melahirkan pemimpin yang amanah, adil, jujur, serta mengutamakan kepentingan rakyat.
Namun, dalam praktiknya, demokrasi tidak jarang justru diwarnai kepentingan kekuasaan, transaksi politik, perebutan jabatan, dan praktik yang jauh dari nilai-nilai moral.
Halal dan haram seolah tidak lagi menjadi pertimbangan utama bagi sebagian pihak. Kekuasaan terkadang lebih diutamakan daripada tanggung jawab kepada rakyat dan Allah SWT.
Ironisnya, kondisi ini juga menjadi tantangan bagi partai-partai yang mengatasnamakan Islam. Identitas keagamaan semestinya tercermin dalam perilaku politik yang jujur dan berintegritas, bukan sekadar menjadi simbol untuk memperoleh dukungan masyarakat.
Jika demokrasi terus dijalankan tanpa landasan moral, bukan tidak mungkin kita akan melahirkan sosok-sosok yang dapat dianalogikan sebagai Fir’aun, Haman, dan Qarun baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Demokrasi seharusnya melahirkan pemimpin yang menciptakan keamanan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan, bukan justru memperlebar kesenjangan serta mempertajam konflik di tengah masyarakat.
2. Pendidikan Harus Melahirkan Manusia Berakhlak dan Berkualitas
Persoalan kedua adalah sistem pendidikan nasional yang perlu terus dibenahi.
Pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada angka, gelar akademik, ijazah, dan kemampuan menghitung. Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berakhlak mulia, memiliki budi pekerti, cerdas, sehat, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian sosial.
Kecerdasan intelektual harus berjalan seiring dengan kecerdasan moral dan spiritual.
Kita tidak cukup hanya melahirkan orang-orang bergelar sarjana, profesor, atau doktor. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa gelar tersebut benar-benar mencerminkan kompetensi, integritas, dan kemampuan seseorang.
Keaslian ijazah dan kualitas akademik juga harus dijaga melalui sistem pendidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, perlu ditempatkan secara proporsional dalam kerangka pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia. Program pemenuhan gizi tentu dapat menjadi salah satu bentuk perhatian negara, tetapi jangan sampai perhatian terhadap aspek tersebut mengabaikan persoalan mendasar pendidikan, kualitas guru, fasilitas belajar, pembentukan karakter, dan tanggung jawab keluarga.
Pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Negara harus hadir untuk memastikan generasi mendatang tumbuh menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan memiliki daya saing.
3. Sistem Ekonomi Harus Berpihak kepada Rakyat
Persoalan ketiga adalah sistem ekonomi nasional.
Kita menyaksikan berbagai persoalan ekonomi, mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, hingga kesenjangan penguasaan aset dan sumber daya ekonomi.
Ada kekhawatiran bahwa kekuatan ekonomi semakin terkonsentrasi pada kelompok oligarki dan pemilik modal besar, sementara masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan ruang untuk berkembang.
Kondisi ini dapat menciptakan bentuk ketidakadilan ekonomi yang membuat rakyat merasa terpinggirkan di negeri sendiri.
Persoalan perbankan, kredit, jaminan, hingga pelelangan aset juga perlu mendapatkan perhatian. Jangan sampai mekanisme ekonomi dan hukum yang seharusnya memberikan kepastian justru dirasakan masyarakat sebagai jalan menuju kehilangan aset dan sumber penghidupan.
Ekonomi nasional seharusnya dibangun dengan semangat keadilan sosial. Kekayaan alam dan sumber daya bangsa harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat konstitusi.
Pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati segelintir kelompok, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Tiga Kekuatan untuk Memperbaiki Bangsa
Lantas, siapa yang harus mengambil peran untuk memperbaiki kondisi bangsa ini?
Menurut pendapat pribadi saya, ada tiga unsur penting yang harus tampil memberikan kontribusi nyata:
1. Ulama
Ulama harus menjadi penjaga moral umat dan bangsa dengan berlandaskan Al-Qur’an dan sunah. Kehadiran ulama tidak boleh hanya menjadi pelengkap dalam kegiatan seremonial atau dekat dengan lingkaran kekuasaan.
Ulama harus berani menyampaikan kebenaran, mengingatkan penguasa ketika terjadi penyimpangan, serta membimbing masyarakat menuju kesalehan pribadi dan kesalehan sosial.
Sejarah Rasulullah SAW memberikan pelajaran besar. Dalam periode dakwah selama 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah, Rasulullah membangun fondasi akidah, akhlak, persaudaraan, dan tata kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi kekuatan besar peradaban Islam.
Karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga keulamaan lainnya perlu menjaga independensi agar dapat menjalankan fungsi keagamaan dan sosial secara objektif.
Ulama tidak boleh takut kepada kekuasaan manusia ketika harus menyampaikan kebenaran. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan Allah SWT.
2. Para Intelektual
Kaum intelektual harus mengambil peran melalui pemikiran kritis, penelitian, ilmu pengetahuan, dan keberanian menyampaikan kebenaran.
Kampus tidak boleh hanya menjadi tempat mencetak gelar akademik, tetapi harus menjadi pusat lahirnya gagasan dan solusi bagi persoalan bangsa.
Para akademisi perlu memberikan kritik yang objektif terhadap kebijakan publik, sistem demokrasi, pendidikan, dan ekonomi. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar mengejar jabatan dan popularitas.
3. Mahasiswa
Mahasiswa merupakan kekuatan moral dan intelektual yang memiliki tanggung jawab sejarah.
Mahasiswa harus berani bersikap kritis, menyuarakan keadilan, mengawal kebijakan pemerintah, serta memperjuangkan kepentingan rakyat.
Namun, perjuangan tersebut harus dilakukan melalui cara-cara yang bermartabat, konstitusional, damai, dan berlandaskan ilmu pengetahuan.
Mahasiswa jangan sampai kehilangan idealisme hanya karena kepentingan politik sesaat.
Ketiga unsur ini, ulama, intelektual, dan mahasiswa, harus mampu membangun sinergi untuk melahirkan perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.
Saatnya Bertobat dan Memperbaiki Sistem
Sebagai warga negara yang mencintai bangsa dan tanah air, kita tidak boleh hanya pandai menyalahkan keadaan. Kita harus berani melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dan sistem kehidupan yang selama ini kita jalankan.
Perubahan harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan masyarakat, hingga penyelenggaraan negara.
Kita membutuhkan demokrasi yang bermoral, pendidikan yang berkarakter, serta ekonomi yang berkeadilan.
Kita juga membutuhkan ulama yang independen, intelektual yang berintegritas, dan mahasiswa yang tetap menjaga idealismenya.
Mari kita bertobat dan bermuhasabah secara nasional. Jangan sampai berbagai peringatan yang terjadi di sekitar kita hanya berlalu sebagai berita sesaat tanpa melahirkan kesadaran dan perubahan.
Pada akhirnya, pertanyaan “Asap atau Azab?” harus menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT, memperbaiki hubungan antarsesama manusia, serta menjaga alam yang telah diamanahkan kepada kita.
Sebab, mencintai agama tidak cukup hanya dengan ucapan. Mencintai bangsa juga tidak cukup hanya dengan slogan. Keduanya harus diwujudkan melalui kejujuran, keadilan, akhlak, dan tanggung jawab.
Bangsa yang ingin keluar dari berbagai persoalan harus berani memperbaiki manusianya sekaligus membenahi sistem kehidupannya. (*)