Padang, rakyatsumbar.id— Anggota DPRD Kota Padang dari Partai Ummat, Erismiarti, SH, menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang yang tidak diiringi dengan penguatan alokasi anggaran bagi kebutuhan langsung masyarakat.
Menurut Erismiarti, peningkatan PAD patut diapresiasi karena menunjukkan adanya geliat ekonomi dan kontribusi masyarakat yang berjalan cukup baik. Namun, ia menilai perlu ada sikap jernih dan proporsional dalam menyikapi kebijakan anggaran yang lahir dari kenaikan tersebut.
“Kita tentu mengapresiasi jika PAD Kota Padang meningkat. Itu pertanda ada potensi ekonomi yang bergerak,” ujarnya kepada media ini, Selasa (20/01/2026).
Ironisnya, kata Erismiarti, di saat PAD mengalami kenaikan, alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD justru mengalami pengurangan. Padahal, Pokir merupakan instrumen anggaran yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Yang menjadi perhatian kami di DPRD—dan ini juga dirasakan masyarakat—adalah mengapa saat PAD meningkat, alokasi Pokir yang langsung menyentuh kebutuhan warga justru dikurangi,” tegasnya.
Ia menekankan, Pokir bukanlah kepentingan pribadi anggota dewan. Pokir merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan musyawarah, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pembangunan dasar seperti jalan lingkungan, drainase, bedah rumah, bantuan sosial bagi masyarakat kurang beruntung, serta penyediaan fasilitas publik lainnya.
“Jadi ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini soal bagaimana kebijakan anggaran mencerminkan rasa keadilan. Jika masyarakat diminta berkontribusi meningkatkan PAD, wajar jika mereka berharap manfaatnya kembali secara nyata,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, lanjut Erismiarti, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan fiskal tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Itulah yang kami suarakan. Tugas kami memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, target PAD dari sektor retribusi parkir pada 2026 mengalami lonjakan signifikan. Dinas Perhubungan Kota Padang ditargetkan meraih PAD sebesar Rp5,4 miliar, atau naik 58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada akhir tahun anggaran 2025, Dishub Kota Padang mencatat realisasi pendapatan retribusi parkir sebesar Rp2,609 miliar dari target Rp3,309 miliar, atau sekitar 79 persen capaian.
Kenaikan target ini menjadi salah satu indikator meningkatnya beban kontribusi masyarakat terhadap PAD Kota Padang. (edg)