Padang, Rakyat Sumbar—Peringatan Hari Anak Sedunia yang jatuh pada 20 November 2025 kembali menjadi momentum refleksi terhadap pemenuhan hak-hak anak. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak anak di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih jauh dari kehidupan yang aman, nyaman, dan layak. Di Kota Padang sendiri, persoalan eksploitasi anak masih tampak jelas di sejumlah titik keramaian.
Di beberapa sudut kota, pemandangan anak-anak yang dilibatkan dalam aktivitas mengemis oleh orang dewasa masih mudah ditemukan. Mereka terlihat berdiri di depan restoran, berjalan dari satu toko ke toko lain di kawasan perdagangan, hingga mengetuk kaca kendaraan di persimpangan lampu merah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak masih perlu perhatian serius.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, turut angkat suara terkait fenomena tersebut. Menurutnya, eksploitasi anak sebagai mesin pencari uang bukan hanya terjadi di Padang, tetapi menjadi persoalan umum di banyak kota di Indonesia. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah preventif sebelum masalah ini berkembang semakin besar dan sulit dikendalikan.
“Anak dieksploitasi sebagai mesin pencari uang menjadi permasalahan di tiap-tiap kota di Indonesia. Oleh karena itu, harus ada tindakan preventif dari Pemko Padang sebelum hal ini berkembang secara liar,” ujarnya saat dihubungi Rakyat Sumbar pada Jumat (21/11).
Muharlion menegaskan bahwa anak-anak tidak seharusnya berada di jalanan dalam kondisi apa pun. Hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan yang layak tidak boleh ditawar. Lingkungan yang aman dan terarah adalah tempat terbaik bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang.
“Apapun alasannya, anak-anak tidak harus berada di jalanan. Mereka harus mendapat pendidikan yang layak, pengasuhan, dan perlindungan yang menyeluruh,” tegasnya memberikan penekanan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Padang untuk mengambil langkah nyata dalam menertibkan keberadaan anak-anak di jalan. Salah satu poin penting yang disampaikannya adalah penyediaan solusi bagi para orang tua yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak lagi mengandalkan anak sebagai sumber pemasukan.
“Jika orang tua mereka tidak punya kerja, Pemko harus mencarikan mereka pekerjaan. Ada Baznas untuk dicarikan solusi,” jelas Muharlion, sambil menegaskan perlunya kerja sama antar instansi guna menyelesaikan persoalan ini.
Selain itu, Muharlion juga menyoroti maraknya kekhawatiran masyarakat tentang kasus penculikan anak belakangan ini. Ia menilai bahwa keberadaan anak-anak di jalanan tanpa pengawasan berpotensi meningkatkan risiko mereka menjadi korban tindak kejahatan, termasuk penculikan.
“Kita tidak tahu apakah mereka yang berada di jalanan tersebut merupakan anak kandung dari orang tuanya yang mengemis. Pemko Padang harus melakukan tracking untuk hal ini,” pungkas Muharlion, menyampaikan harapannya agar pemerintah bertindak lebih cepat demi keselamatan dan masa depan anak-anak di Kota Padang.(Edg)